Landasan Hukum

Diposting tanggal : 17 Desember 2013

Adanya landasan hukum yang kuat bagi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah akan memastikan segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan 2011-2015 ini juga mempunyai sejumlah landasan hukum yang berlaku, antara lain :

  1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota besar dalm lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1092).
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 no 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844).

 

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438).
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
  4. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4741).
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tanggal 23 Oktober 2007 Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan organisasi Perangkat Daerah.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828).
  7. Paraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional & Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4830).
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana.
  10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan 2009 nomor 2 ).
  11. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perincian Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Medan.